Meningkatkan Usaha Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: SIPA Indonesia dan Bappenas Bahas Model Bisnis RDF Cilacap
Jakarta/Hibrid melalui Zoom, 7 November 2025 — UNDP Indonesia melalui Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA), bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta para mitra lokal, menyelenggarakan diskusi teknis terfokus mengenai pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap, PT Solusi Bangun Indonesia (PT SBI), serta PT Semen Indonesia Group (PT SIG). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian dialog teknis sebelumnya mengenai inisiatif waste-to-energy, dengan fokus pada RDF sebagai solusi rendah karbon yang mendukung transisi Indonesia menuju energi bersih dan praktik pengelolaan sampah sirkular.
Dalam diskusi tersebut, tim konsultan/studi memaparkan hasil analisis kinerja operasional dan finansial fasilitas RDF Cilacap, dengan penekanan pada aspek teknis dan kelembagaan yang ternyata perlu ditingkatkan. Studi menunjukkan bahwa fasilitas RDF di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Jeruklegi, yang telah beroperasi semenjak tahun 2020, saat ini memproses sekitar 79 ton sampah per-hari, atau sekitar setengah dari kapasitas total, yaitu sebesar 150 ton. Optimalisasi teknis, seperti peningkatan sistem pre-sorting, penambahan peralatan, dan perbaikan manajemen operasional, berpotensi meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya operasional hingga 41%.
Dari sisi finansial, keberlanjutan fasilitas RDF dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat serta reformasi sistem retribusi sampah. Studi ini menekankan pentingnya inovasi sistem pembayaran, seperti integrasi dengan sistem penagihan layanan publik lain dan mekanisme pengumpulan berbasis digital, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan. Berdasarkan skenario perbaikan, model RDF di Cilacap berpotensi mencapai net cost recovery positif dan internal rate of return (IRR) lebih dari 14%, yang menunjukkan kelayakan finansial jangka panjang.
Bappenas dan pemerintah daerah juga membahas langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan berbasis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang akan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan kemitraan. Transformasi ini dipandang sebagai langkah penting menuju pembentukan sistem pengelolaan RDF yang profesional dan akuntabel, guna memastikan keberlanjutan layanan serta keterlibatan masyarakat.
Diskusi juga menekankan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dan inklusi sosial, termasuk partisipasi aktif para pekerja informal, komunitas lokal, serta mitra swasta. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memperkuat rasa memiliki di tingkat lokal, meningkatkan kesadaran publik, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang dari operasional RDF.
Sebagai bagian dari mandat yang lebih luas, SIPA Indonesia—yang diimplementasikan oleh UNDP dalam kerangka global SIPA yang dipimpin oleh OECD—terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam memajukan solusi infrastruktur berkelanjutan dan rendah karbon. Inisiatif RDF di Cilacap menjadi contoh kolaborasi lintas-sektor dan menunjukkan bagaimana inovasi dalam pengelolaan sampah dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan nasional Indonesia di bidang ekonomi sirkular dan ketahanan iklim.