Menuju Keberlanjutan: Meningkatkan Pengelolaan Waste-to-RDF di Kota Cimahi
Jakarta/Zoom Meeting (Hibrid) - 23 September 2025
Isu pengelolaan sampah merupakan tantangan kompleks di berbagai kota di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan ini, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas, bekerja sama dengan UNDP melalui program Sustainable Infrastructure Program in Asia (SIPA) Indonesia, saat ini sedang melakukan studi mengenai kelayakan finansial dan operasional fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF). Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tanggal 23 September 2025 lalu telah diselenggarakan pertemuan antara Bappenas, UNDP, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi untuk membahas temuan dari studi mengenai Model Bisnis RDF yang Layak.
Tantangan Finansial dan Operasional
Pertemuan dibuka dengan paparan dari tim konsultan, PT Cagar Bentara Sakti (CBS), yang menyoroti tantangan finansial dan operasional pada fasilitas RDF Kota Cimahi. Analisis keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa fasilitas ini mengalami defisit sekitar Rp4 miliar. Sementara total biaya operasional tahunan (OPEX) mencapai sekitar Rp5 miliar, pendapatan dari penjualan RDF hanya sekitar Rp1 miliar. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa untuk mencapai titik impas, diperlukan subsidi pemerintah sebesar Rp900 ribu per ton sampah.
Studi juga membandingkan biaya operasional RDF di Kota Cimahi dengan fasilitas di daerah lain. Rata-rata biaya pengelolaan sampah per ton di Kota Cimahi dilaporkan mencapai Rp1 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap (Rp800 ribu) dan Kabupaten Banyumas (Rp300 ribu). Tantangan finansial ini diperburuk oleh berbagai kendala teknis, termasuk kualitas RDF yang tidak konsisten akibat proses biodrying yang belum optimal serta kebutuhan akan peralatan baru.
Respons Strategis Kota Cimahi
Menanggapi hasil studi tersebut, Kepala DLH Kota Cimahi menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini. Kota Cimahi telah menyusun strategi yang jelas dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan fasilitas RDF lebih berkelanjutan.
Untuk mengatasi masalah lokasi, pemerintah kota sepakat merelokasi sekolah yang berdekatan dengan fasilitas, dengan dokumen teknis (DED) yang sudah disiapkan. Pemerintah kota juga tengah memperluas area fasilitas sebesar 1.000 meter persegi dengan alokasi anggaran Rp4 miliar pada tahun ini.
Tujuan utama ke depan adalah untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dari 50 ton sampah per hari menjadi 100 ton sampah per hari. Untuk mencapainya, Kota Cimahi berencana menginvestasikan sekitar Rp20 miliar untuk peningkatan peralatan dan Rp3 miliar untuk jasa, dengan total lebih dari Rp20 miliar untuk peningkatan fasilitas.
Secara strategis, Kota Cimahi akan memperkuat pengelolaan fasilitas RDF dengan mengalihkannya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah kota juga berencana meningkatkan layanan pengumpulan sampah guna menaikkan pendapatan dari retribusi, dengan target minimal 80% dari tingkat penarikan untuk membantu menutup biaya operasional.
Kerja Sama ke Depan
Pertemuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan. Data terbaru dan rencana strategis yang disampaikan pemerintah Kota Cimahi menjadi masukan penting bagi studi ini. Tim konsultan selanjutnya akan menggunakan informasi tersebut untuk memodelkan skenario yang lebih baik, dengan memasukkan rencana peningkatan kapasitas, investasi baru, serta model operasional yang lebih layak.
Upaya kolaboratif ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang kuat, yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah, serta pada akhirnya berkontribusi pada sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan efektif di Indonesia.
